PEMANGKASAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukannya hukuman yang membuat efek jera bagi para pelaku sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi kedepannya. Namun, terdapat putusan pengadilan yang memangkas hukuman pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender. Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, maka seharusnya di dalam hukum terdapat suatu keadilan. Keadilan menurut Aristoteles menekankan pada prinsip kesamaan serta proporsionalitas, sedangkan menurut Bentham, keadilan harus mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Atas pertimbangan hakim tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah keadilan yang menjadi tujuan hukum tersebut telah tercapai. Keadilan memang harus mempertimbangkan hak perlindungan hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapaan hukum. Namun, dengan adanya bias gender tersebut, maka keadilan tidak tercapai. Putusan terkait pemangkasan hukuman terhadap pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender tersebut secara tidak langsung telah mendiskriminasi gender lainnya. Putusan tersebut di satu sisi terlihat mementingkan hak asasi manusia yang dimiliki terdakwa, namun di sisi lain justru mengabaikan hak warga negara yang telah dirampas. Hakim dalam membuat suatu putusan perlu memahami konsep keadilan, sehingga akan menghasilkan produk hukum yang baik.