PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENGALAMI PEMOTONGAN UPAH DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS (Studi di Pabrik Roti Kota Pematangsiantar)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The journal entitled "Legal Protection of Employees Who Have Deducted Wages for Unclear Reasons (Study in Pematangsiantar City Bread Factory)" describes the employment problems that arise because of the lack of employers' knowledge of the regulations in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, one of the causes is the policy taken unilaterally by employers. This resulted in a misunderstanding by the employees in the factory in accepting unilateral policies from employers towards workers.
The purpose of this paper is to find out how the law regulates legal rights and protection for employees who experience unclear wage deductions. The research methods used are library research methods (Lebrary Research) and field research methods (Field Research). The method examines the law qualitatively by looking at the data obtained to answer the problems that arise later related to the problem and is associated with other data then described descriptively, namely by describing or describing the state of the subject and object based on the facts that exist and are connected with literature study results.
The object of his research is to use legal norms where there are still vague norms in the legal protection of employees whose rights are unilaterally withheld. The final results of this study are the rights of employees contained in Article 88 to Article 98 regarding Wages and Articles 99 to 101 about Welfare in Law Number 13 of 2003 concerning Employment.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Sumber Buku:
Fariana, Andi, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Sunyono, Danang, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha, Yogyakarta: Cetakan pertama Pustaka Yustisia, 2013.
Asyhadie, Zaeni, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Sumber Undang- undang:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Sumber Lain- Lain:
http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-gaji-danupah.html, diakses 20 Maret 2017.
http://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/pengertian-upah.html, diakses 20 Maret 2017.