LEGAL STANDING SERIKAT PEKERJA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS : PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS NAMA DAN LOGO SERIKAT PEKERJA PADA PUTUSAN NOMOR 7/G/2017/PHI.JMB JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 959 K/PDT.SUS-PHI/2017)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Based on Article 87 of UU Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes and Article 25, 1 Letter b concerning Labor Unions, labor unions as legal counsel have the right to represent their members in the Industrial Relations Court. However, in practice, Industrial Court Judges and Supreme Court Judges (Decision Number 7/G/2017/PHI.Jmb and Decision of the Supreme Court Number 959 K/Pdt.Sus-PHI/2017) decide that the legal counsel of LBH KSBSI has no legal standing to represent workers at PT. Petaling Mandra Guna with the consideration that the legal counsel of LBH KSBSI has violated the copyright of name and logo (Decision Number 378-K/Pdt.Sus-PHI/2017). So that raises problems, how is the position of the union as a legal counsel related to the legal standing and the legal efforts of the LBH KSBSI? From these problems, the authors examined the normative research method. The results of the study show that the Industrial Relations Court is not authorized to decide on cases of industrial disputes based on copyright infringement on the name and logo, because the problem is not its authority and competence. Regulations regarding restrictions on legal remedies are regulated in SEMA which do not include the type and hierarchy of legislation. It is better, LBH KSBSI immediately submit a legal action in the form of a new lawsuit, so as to obtain legal certainty and the legislature immediately includes provisions for limiting legal remedies at SEMA to UU No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
A. Buku
Asikin, Zainal. Hukum Acara Perdata di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2015).
Harahap, M Yahya. Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
HS, H Salim dan Erlies Seoptiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).
HS, H Salim. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
Husni, Lalu. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Cetakan ke-4. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 1999).
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).
B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2003 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 20011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
C. Kamus
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. (St. Paul, Minn: West Group, 2009).