KEDUDUKAN PENYEWA TANAH DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANPA JANGKA WAKTU
Main Article Content
Abstract
In carrying out a lease agreement, Article 1570 and 1571 KUHPer regulates the termination of the lease agreement. Although the provisions regarding the existence of an element at a certain time in a lease have been strictly regulated in the KUHPer, in practice there are still many problems in the lease agreement. The problem raised by the author is how the position of the land tenant in the lease agreement without a period of time according to the Supreme Court Decision Number 534 K / PDT / 2016 and how the legal protection of landowners and tenants in the lease agreement rent without time period?. The author examines the problem by using normative legal research methods with the law approach and case approach. The research data shows that the tenant named Maman Kurniawan is not acting in good faith, namely indirectly wanting to take over ownership of other people's property and not returning the goods to others here entering into the main form of illegal acts in the form of illegally possessing objects belonging to another person and the position of Maman Kurniawan in this case is limited to tenants not owners. Then Article 1571 KUHPer is an article that protects the party who rents out in the case of land leasing agreements without a period of time and protection for tenants in the term agreement, namely requesting compensation for land and / or buildings and a certain grace period for tenants to look for other rental places.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
A. Buku
Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya, 2002.
Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Mertokusumo, R.M. Sudikno. Hukum dan Politik Agraria. Jakarta: Karunika, 1998.
ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
Satrio, J. Hukum Perjanjian. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992.
Sutiyoso, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-4. Yogyakarta: UII Press, 2015.
Yuwono, Ismantoro Dwi. Baca Buku ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
Wijaya, Hendi. Kamus Bahasa Indonesia. Jombang: Intermasa, 2003.
B. Artikel Jurnal Online
Chandraresmi, Harumi. “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”. Privat Law. Volume 5, Nomor 1 (Juni 2017):1-61. Diakses tanggal