ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS SUATU SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Article Sidebar

PDF
Published: Jul 3, 2019
Keywords:
Dismissal of civil servants, procedures, validity.
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 382
Download : 1722
Crossmark/ Data Version

Main Article Content

Selfianus Laritmas
Universitas Halmahera
Yohanis Laritmas
Universitas Pattimura

Abstract

The State Civil Apparatus hereinafter abbreviated (ASN) is the profession of Civil Servants who are subsequently written (PNS), Provisions regarding the dismissal of Civil Servants are regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus then written Law No. 5/2014. Matters that are reasons for dismissal of civil servants in article 87 paragraph 1 (one), paragraph 2 (two) and paragraph 4 (four) are civil servants honorably dismissed because: a. Dies; b. at own request; c. reaching retirement age; d. organizational downsizing or government policies that result in early retirement or e. incompetent physically and / spiritually so that they cannot carry out their duties and obligations, paragraph 2 (two) civil servants can be dismissed because they are sentenced to imprisonment based on court decisions that have permanent legal force for committing criminal acts with imprisonment, paragraph 4 (four) commit fraud against Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, b. sentenced to imprisonment or confinement based on a court decision that has permanent legal force because of committing a crime of occupational crime or a criminal offense related to position and / or general criminal offenses. However, the case that occurred in West Southeast Maluku Regency was subsequently written (MTB) Dismissal of Civil Servants for having similar Employee Numbers with other Employees through West Southeast Maluku Regent Decree Number 884-536 of 2014, in the case of dismissal of civil servants this does not have legality or validity , because the dismissal of civil servants must be in accordance with the above article, but the dismissal of civil servants through the MTB Regent Decree Number 884-536 of 2014 is not regulated in Law No. 5/2014.

Article Details

Issue
Vol. 16 No. 2 (2018)
Section
Articles

Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
  2. Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.

References

Buku

Azhary. Negara Hukum Indonesia. UI-Press: Jakarta, 1995.

Budiman, Arief. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta,

Ghufron, Ahmad dan Sudarsono. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Nelton Putra: Jakarta,1991.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: 2006.

Hantijo, Rony. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-3, Kencana: Jakarta, 2017.

Muchsan. Hukum Kepegawaian, Bina Aksara: Jakarta, 1992.

Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogjakarta: Liberty, 1997.

Nurcholis, Hanif. Teori & Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Grasindo: Jakarta, 2007.

Projodikoro, Wirjono. Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik. Eresco: Bandung, 1971.

Hadjon, M. Philipus. Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 2007.

________, Pengantar Hukum Administarsi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Hartini, Sri. Hukum Kepegawaian Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nainggolan, H. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta, 1986.

R Wiyono. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sumantri, D.A. Hukum Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1998.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nmor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

C. Makalah/Jurnal/Kamus

Kamus M. Marwan, Dan Jimmy P, Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ,Jakarta,2003