IMPLEMENTASI ASAS NEMO PLUS YURIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PEMBATALAN SERTIFIKAT NOMOR 2690/KEBON KELAPA)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Since act number 5 of 1960 concerning basic regulations on agrarian principles on 24th of September 1960, it was a historic day for Indonesia. Because, that was the unification day of the land law, by revoked the land legal dualism in Indonesia for the sake to create a legal protection and also giving the legal certainty to the holders of the land rights. Likewise the act number 19 of the basic regulations on agrarian principles have instruct to held a land registration then published a land rights certificate as a proof of land ownership. It is a vigorous but not the absolute proof of land ownership, because of the impact of publication system that held in land registration in Indonesia, the land rights certificate can be canceled by a person who feels that he has rights of the land concerned. That makes the purpose of the basic agrarian principles, may not be effective due to the process of law in Indonesia concerning that basic regulations on agrarian principles concerning that it has been 58 years since the day it published.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
A. Buku
Erwin, Muhammad Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi: Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembenukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya Jilid 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
Limbong, Bernhard. Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
Notonagoro. Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara,1984.
M.D, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
___________, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta; Raja Grafindo, 2013)
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT Intermasa, 1984).
Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
Sutedi, Adrian. Sertifikat Hak atas Tanah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Syarief, Elza. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Aneka Cara Pembedaan Hukum. (Bandung: Penerbit Alumni, 1994). Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Ranoemihardja, R. Atang. Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Aspek-Aspek dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya Dibidang Agraria di Indonesia. Bandung: Tarsito:1982.