QUO VADIS UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA? Suatu Tinjauan Terhadap Permasalahan Pertanahan di Usia Undang-undang Pokok Agraria yang ke Lima Puluh Delapan Tahun
Main Article Content
Abstract
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
A. Buku
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Ba-dan Pertanahan Nasional. Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Per-tanahan Tentang Waris. Cet. 1. Ja-karta : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2016.
________. Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 (Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Cet. 1 (Jakarta : Biro Hukum dan Hub-ungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2015)
Leks, Eddy M. Panduan Praktis Hukum Properti : Memahami Problematika Hukum Pertanahan, Perumahan, serta Pengembangannya. Cet. 1. Ja-karta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2016.
B. Peraturan Perundang-undangan
________. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999. LN No.138 Tahun 1999, TLN No.3872.
________. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960. LN No.104 Tahun 1960, TLN No.2043.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertaturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Nomor 1 Tahun 2016.
C. Lain-lain
Asni Zubair, http://rouf-artikel.blogspot.com/2012/11/penyelesaian-hukum-waris.html, Dis-ertasi Uin Sunan Kalijaga, 2013, diunduh pada Senin, 9 April 2018, jam 13.30 WIB.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Website Pengadilan Negeri