DAMPAK PERALIHAN KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN INDRAMAYU
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Excavated material C is part of Indonesia's abundant natural resources. Its utilization is used for the greatest prosperity of the people. Excavation mining C is required to obtain a mining business permit, but many entrepreneurs in the Indramayu Regency do not have a mining business permit. On the other hand, there has been a shift in the mining permit policy for excavation C. The problem is what is the impact of the policy shift on the issue of licensing for mining mining C in Indramayu Regency? Through empirical legal research, the research results show that initially the mining business licensing policy in the Indramayu Regency was the authority of the Indramayu Regency Government. Since 2017, the mining business licensing policy for C excavation located in Indramayu Regency has changed to the authority of the West Java Provincial Government. This has an impact on the procedure for obtaining a mining business permit for C-mining, which is getting longer and more difficult, the cost of obtaining a C-mining business permit is getting bigger, C-mining activities are increasingly without a permit, and the Indramayu Regency Government does not have the authority to regulate C-excavation mining activities. unlicensed.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Buku
Gunardi, dan Rasji. Laporan Hasil Penelitian Tentang Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya DI Kabupaten Indramayu. Jakarta: LPPM Untar, 2018.
Hasiman, Ferdy. Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Masyarakat NTT. Jakarta: JPIC OFM, 2013.
Hayati, Tri. Era Baru Hukum Pertambangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
HS., Salim. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. I. Jakarta: UI-Press,1981.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. II. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
Supramono, Gatot. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Undang-undang
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
_____. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
Internet
Anonim.http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/ 008f75e938-deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf. Diakses pada Rabu, 4 Oktober 2015.
_____. https://wendytandiawan.files.wordpress.com/2013/08/audit-tambang.pdf. Diunduh tanggal 18 Februari 2018.