KONFLIK NORMA KEWAJIBAN NOTARIS MERAHASIAKAN AKTA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN
Main Article Content
Abstract
The formulation of the problem in this study is how to resolve the conflict of norms of the obligation of notaries to keep the deed secret with the obligation to report suspicious financial transactions? The research method is carried out in literature with the type of normative legal research, according to dogmatic issues related to norm conflicts. The results showed that the conflict resolution of the norms of the obligation of notaries to keep the deed secret with the obligation to report suspicious financial transactions is a conflict of norms that can be resolved using legal principles as legal treatment, including: First, “lex superiori derogat legi inferiori”; Second, “lex specialis derogate legi generali”; Third, l”ex posteriori derogat legi priori”. Analysis of norm conflict resolution using legal preference techniques, the notary's obligation to keep the deed secret based on Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f and Article 54 paragraph (1) UUJN has legal force that cannot be defeated by the strength of Article 3 PP ML Reporters. Thus, a notary who does not report suspicious financial transactions cannot be said to have acted against the law. On the other hand, a notary is against the law if he leaks the secret of his position or opens the confidentiality of a deed based on the norms of “Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f and Article 54 paragraph (1) UUJN”.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Buku:
Habib, Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.
Achmad, Ali. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
Goesniadhie. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah. Surabaya: Penerbit JP Books, 2006.
Peter, Marzuki Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
Sudikno, Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 2000.
Lili, Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Ahmad, Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.
Shidarta dan Lakonawa Petrus. Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya. Jakarta: Penerbit BINUS University, 2018.
H.S, Tobing Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.
Paku, Utama. Memahami Asset Recovery & Gatekeeper. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable 2013.
Budi, Untung. Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia. Yogyakarta: Andi, 2005.
Soetandyo, Wignyosoebroto. Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya. Universitas Airlangga, Surabaya: tanpa tahun.
Jurnal:
Shinta, Agustina. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44, Nomor 4, (2018): 504.
Armansyah dan Triastuti. “Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan.” Adil Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 2 (2019): 3.
Dermawan, I Made. “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Penghadapnya.” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 7, Nomor 1 (Maret 2017): 51.
Internet:
Habib, Adjie. “Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Notaris”, http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf/), terakhir kali diakses 29 Mei 2020.
A.A, Mahendra Oka. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses tanggal 28 Mei 2020.
Sumber Lain:
M, Nurung. “Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata”. Majalah Renvoi 12 (Mei 2006).
Suhartono. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
M, Wantu Fence. Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. Ringkasan Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.