PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI FORUM NON LITIGASI PADA PROSES KEPEMILIKAN RUMAH DI PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU
Main Article Content
Abstract
Houses are a primary need for some families, both those living in rural areas and in urban areas, which is a primary need. The fulfillment of these primary needs cannot be met by everyone to buy in cash. Therefore, a financial institution is needed to provide financial assistance in the form of credit distribution, especially in housing loans (KPR).This research examines two problems, namely the obstacles in solving bad credit at PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Branch and how to solve bad credit through non-litigation forums on the home ownership process carried out by PT BanK Tabungan Negara Pekanbaru Branch. This research uses observational research, which is a field research that is attempted to provide a descriptive description of the reality that occurs in society, where the author in conducting observational research uses qualitative methods. Broadly speaking, the factors that can hinder the occurrence of non-performing loans can be classified into internal and external factors, where the non-litigation settlement of bad loans at PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Branch takes several steps recommended by creditors, namely pre-negotiation, negotiation implementation. , post negotiation. From the research results, it can be concluded that the obstacles in settlement through non-litigation are incomplete documents / debtor credit data, and can take the form of difficulties in collecting debts because the debtor has a poor character. Bad faith from the debtor, lack of awareness of the debtor in completing his loan facility, timeliness because the debtor's improperly repaying his debt results in a protracted settlement, so that the burden borne by the debtor is getting bigger, non-litigation settlement is Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning, the factor that causes PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Branch to choose to settle non-performing loans through non-litigation channels is time, the results achieved if through non-litigation channels the settlement of bad credit in home ownership loans (KPR) can get maximum results, good faith reason The non-litigation route was chosen, because there is still a willingness from the debtor to settle the credit.
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Buku
Lawren M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Nusa Media, Bandung Hal. 35
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung, 2000, hlm. Pendahuluan
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, 1994, hlm. 106
Suteki & Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik, (Depok: Rajawali Press, 2018), halaman 133.
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Jurnal
Disemadi H. & Shaleh A. “Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia”, Jurnal Inovasi Ekonomi , Vol. 05 No. 02. 2020. P. 63.
Firmanto, F “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”, Jurnal Pahlawan, Vol. 2 No. 2, 2019 Pp. 29-36.
Hasnati H.,“Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, Soumatera Law Review, Vol.2 No.1, 2019, P. 80
Isela N.U, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Dalam Produk Pembiayaan KPR IB MULTIGUNA (Study Kasus Pada PT.BANK Sumut Syariah KCP Marelan Raya)”, Jurnal Mahasiswa FEB, Vol. 1 N0.1 2020 Pp. 561-570.
Katili A.M., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 7 No.3 2019 P. 5
Shaleh & Trisnabilah, “Perlindungan Hukum terhadap Persamaan Merek Untuk Barang atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini”, Journal Of Judicial Review, Vol. 22, No.2 2020 P. 293
Sudharma & Putra, “Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Balaguna Perasta Kabupaten Klungkung”, Jurnal Analisis Hukum, vol.1 No.1 2019, Pp. 28
Ulva Dkk “Analisis Kredit Macet, Hutang Jangka Panjang, dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”, Jurnal Majalah Ekonomi, Vol. 24, No.2, 2019 P. 244.
Wawancara
Andes, Wawancara Pribadi, Sebagai Legal Staff Di PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru, Tanggal 03 Agustus 2020.