PENDIRIAN BUMDES DENGAN AKTA NOTARIS BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN
Main Article Content
Abstract
The deed of establishment of the Margakaya Bangkit BUMDes association has met the legality requirements as the deed specified in Article 1868 in conjunction with Article 1338 of the Criminal Code because it was made based on statutory provisions and the applicant's will, so that the implication has legal force and provides assurance and legal protection for the required account opening process the bank. However, it is a mistake to consider the establishment of BUMDes by making a notary deed, let alone an association deed, so based on Article 16 (1) letter a UUJN jo Article 16 Paragraph (11) the actions of the notary TN, SH, MH in carrying out their duties are not careful in understanding the provisions of the BUMDes legislation which should not have been written off because the Village Regulation is sufficient as a legal entity. In addition, notaries also violate Article 3 point 5 in conjunction with Article 6 of the Notary Code of Ethics. As a notary, he must have extensive knowledge including the problem of establishing BUMDes that do not need a notary deed. For violations of UUJN and the Code of Ethics, notary TN, SH, MH, can be subject to administrative sanctions with a written warning or a warning from the notary organization
Article Details
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Buku
Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cetakan ke-4, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).
Hidayat, Akmal. Hukum Bumdesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Bumdesa, Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Bumdesa. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018).
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, edisi revisi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2015).
Moechtar, Oemar. Teknik Pembuatan Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia. (Surabaya: Airlangga University Press, 2019).
Nurhayati, Cucu. BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Cetakan Pertama. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Publishing, 2018).
Rosyidi, Muchtar. Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006).
Qamar, Nurul. Dkk. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), Cetakan Pertama Nurul Qamar, dkk, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). Cetakan Pertama. (Makassar: SIGn, 2018).
Sipahutar, Tetty Tiurma Uli. Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Cetakan Pertama. (Solok: CV. Insan Cendikia Mandiri, 2020).
Peraturan.Perundang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
Akta No.112 tentang Pendirian Badan Usaha “BUMDes Margakaya Bangkit”
Keputusan Peraturan Desa Margakaya Bangkit No.1 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Margakaya Bangkit.
Artikel/Internet
Asshiddiqie, Jimly. “Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, 2008, hlm. 3. http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/ Hubunganantar Lembaga NegaraPasca PerubahanUUD1945 (25 Maret 2008).pdf, diakses pada 26 Juli 2020.
Fadli, Zul. “Bisakah Notaris Membuat Akta BUMDes”, https://medianotaris.com/ bisakah _notaris_ membuat_akta_bumdes_berita643.html, diakses 24 Juli 2020.
Hidayat, Akmal. “Mengenal Aspek Hukum Bum Desa”. https://sustain.id/2018/09/ 12/mengenal-aspek-hukum-bum-desa/, diakses 12 Agustus 2020.
Pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa atas RUU Desa, http://berkas.dpr.go.id, diakses 11 Januari 2021.
Kamus
Poerwadarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).