PENCABUTAN HAK POLITIK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Main Article Content
Abstract
The revocation of the right to occupy public office and political rights for convicted of corruption is very urgent to provide a deterrent effect for perpetrators of corruption crimes in accordance with law no. 31 of 1999 juncto undang-undang number 20year 2001 on the eradication of corruption crimes. but the provision of the revocation of the right to occupy public office and political rights for convicted corruption crimes reap controversy, considering on the one hand how to give a deterrent effect for perpetrators of corruption, but on the other hand there are those who consider it contrary to human rights if political rights are revoked. has the implication that the revocation of the right to occupy public office for perpetrators of corruption in Indonesia because the revocation of certain rights only for criminal acts that are expressly determined by the law that the crime is threatened by additional criminal acts of office is a crime that is very closely related to the state finances.Officials have a strong role to commit corruption through the authority attached to the office.”
Article Details
Section
Articles
Penulis yang mempublikasikan jurnal ini setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan pekerjaan secara bersamaan berlisensi di bawah Creative Commons Attribution yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis mampu untuk masuk ke dalam terpisah, pengaturan kontrak tambahan untuk distribusi non-eksklusif versi diterbitkan jurnal pekerjaan (misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan publikasi awal di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mengirim karya mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusi atau website mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat menyebabkan pertukaran produktif, serta sebelumnya dan kutipan yang lebih besar dari karya yang diterbitkan.
References
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta; PT. Eresco, 1967.
Jur Andi, Hamzah. Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Efi, Laila, Kholis. 2010. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Jakarta: Solusi Publishing.
Mardenis. Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2013.
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Rajawali Press. Jakarta, 2010.
Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayu media, Malang.