PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK TERHADAP TIDAK TANGGUNG JAWABNYA BANK DALAM KASUS PENIPUAN KODE ONE TIME PASSWORD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 170 K/Pdt. Sus-BPSK/2020)

Main Article Content

Regina Christhalia
Jeane Neltje Sally

Abstract

The purpose of writing this journal or article is to find out how Bank Consumer Protection Against Bank Actions in OTP Code Fraud Cases is viewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. By using the library study research method based on laws and regulations, it can be concluded that bank customers as consumers need to be protected in accordance with legal provisions, and banks also need to apply the precautionary principle and be responsible for consumers in accordance with existing regulations. But sometimes there are problems between the customer and the bank. One of them is the problem with decision No. 170 K/Pdt. Sus-BPSK/2020 . From the writing that was done, it can be seen that the decision of the lawsuit in Article 19 paragraphs 1 and 3 of the Consumer Protection Act states that consumers who feel aggrieved can directly claim compensation from the producer and must provide a response and or be resolved within 7 days after the transaction takes place.

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Buku

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016

Usanti, Trisadini P. dan Shomad, Abdul, Hukum Perbankan. Depok : Kencana, 2017

Hasibuan, Melayu S.P.Dasar-dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005

Artikel Jurnal

Harahap, P. “HAMBATAN-HAMBATAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN BELUM DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF (STUDI KASUS BPSK KABUPATEN TANGERANG)”. Lex Jurnalica. Volume 15, Nomor 2 (2018): 183

Pamuji, R.A. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM KASUS CARD SKIMMING”. Lex Renaissance. Volume 3 Nomor 1 (2018) :35

Sinaga, N.A & Sulisrudatin N. “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA” . Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 5 Nomor 2 (2015) :76

Utama, A.S. “DIGITALISASI PRODUK BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”. Jurnal Justisia Volume 6 Nomor 2, (2021): 114-115

Nurdin, A.R. “KAJIAN PERATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR PERBANKAN”. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48 Nomor 2, (2018): 302-307.

Ngiu, S.F. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SEBAGAI SUBJEK HUKUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”. Lex Privatum, Volume 3 Nomor 1, (2015) : 242-245.

Wulandari dkk. “HAK NASABAH PERBANKAN DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1 Nomor 1, (2022) :65-68.

Website

Trisdianty, Anissa. (2022). “Mengenal Kode OTP (One Time Password) Serta Alasan Tidak Boleh Sembarangan Dibagikan ke Orang Lain”. https://www.ekrut.com/media/kode-otp diakses pada 4 Agustus 2022

Wawancara

S. Legal Staff, Bank BCA. Jakarta, Whatsapp 8 November 2022.