PERMASALAHAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Abstract

Struktur hukum dan lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan agraria/pertanahan yang terjadi di Indonesia. Struktur hukum beserta kelembagaannya merupakan komponen atau organ struktural yang terlibat dalam suatu mekanisme, baik dalam pembuatan peraturan, maupun dalam pelaksanaan atau pelaksanaan peraturan.  Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini menyoroti kondisi kontemporer dan isu-isu kritis dalam permasalahan penegakan dan pelayanan agraria di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan perlunya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sertifikat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanahan sebagai salah satu konsekuensi dari peningkatan kualitas aparatur di Indonesia pada bidang agraria. Kondisi terkait pelayanan publik dalam pembuatan sertifikasi tanah di kantor BPN menjadi salah satu masalah utama bagi lembaga yang harus segera dibenahi, proses pengurusan yang lama untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah di Kantor BPN tidak efisien, dibutuhkan jangka waktu hingga delapan bulan, belum lagi ditambah dengan beban biaya yang relatif mahal dan rawan masalah korupsi yang memperumit masalah agraria di Indonesia saat ini, masih terdapat praktik pungli oleh aparat, masih banyak praktik makelar oleh aparat dan tidak ada sanksi/tindakan tegas terhadap petugas yang menyalahgunakan wewenang.