RIGHTS OF FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT WORKERS IN A DISMISSAL (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 175 K/PDT.SUS-PHI/2020)
Main Article Content
Abstract
Indonesia is listed as one of the most densely populated countries in the world. Hard competition in the world of work, low education levels and high population growth rates supported by minimal employment opportunities which are not followed by very rapid population growth rates are the background of the gap between human resources that meet company qualifications and job seekers. Trying their luck as a laborer/worker in the PKWT system is a step often taken by job seekers so as not to be unemployed and to make ends meet. As was the case with 2 (two) marketing workers at PT Sinarmas Multifinance Yogyakarta Branch, who worked with PKWT status. Declared that they did not reach their target, both of them had to swallow the bitter pill that they were 'kicked' from the company without getting the rights that both of them should have. However, as far as the research conducted by the author, the author found several irregularities that escaped the attention and consideration of the Panel of Judges. In this study, the authors will re-analyze the Yogyakarta District Court Decision No. 35/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk. as a decision at the first level, Supreme Court Decision No. 175 K/Pdt.Sus-PHI/2020 as a decision at the cassation level, by applying the relevant laws and regulations as well as decisions from several similar cases.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Bibliography
Books
Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Badung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
Maimun. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
Soedjono, Wiwoho. Hukum Perjanjian Kerja Cetakan 3. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
Wahyudi, Eko, dkk. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Journals
B, Sudibyo Aji N. dan Mario Septian A. P. “Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X di Kota Malang”. Jurnal Studi Manajemen. Volume 9, Nomor 2 (2015): 202.
Iksan, Alwi. “Akibat Hukum Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika. Volume 26, Nomor 17 (2020): 1990.
Ilyas, Mohammad. “Pengambilalihan Dan Penutupan Perusahaan Yang Berdampak Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Jurnal Ius Constituendum. Volume 3, Nomor 1 (2018): 109.
Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia”. Widya Pranata Hukum. Volume 3, Nomor 2 (2021): 47.
Putri, Ayu Ratna Hari. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Studi Putusan MA Nomor 474/K/Pdt.Sus-Phi/2013)”. Diponegoro Law Review. Volume 5, Nomor 2 (2016): 2.
Zulhartati, Sri. “Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan”. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Volume 1, Nomor 1 (2010): 81.
Statutory Regulations
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).
____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).