ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN OLEH PT KUMAI SENTOSA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PN.PBU)

Main Article Content

Reyhan Raesandi
Mella Ismelina Farma Rahayu

Abstract

The State has obligation to maintain and utilize natural resources wisely and responsibly, besides, The State is also responsible for guaranteeing the right to a prosperous life born and inner, to reside, and to obtain a good and healthy living environment for its people, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Today, we still encounter environmental conditions that continue to experience destruction in almost all regions in Indonesia.  Ministry of Environment and Forestry says, forest and land fires are still the biggest problem in environmental problems. However, one of the courts in Indonesia with Decision Number 233/Pid.B/LH/2020/Pn.Pbu has decided to acquit PT Kumai Sentosa for allegedly burning forest and land in Central Kalimantan. What was the judge’s reasoning on the case? Is the judge's decision in the case appropriate for the fulfillment of environmental protection efforts? The author examines the problem by using normative legal research methods. The research show that there’s an injustice in the decision, especially in the context of environmental protection efforts because the judge tends to be biased in deciding this case, as can be seen from the existence of several things that are ignored for consideration by the Panel of Judges. It is better if the court, which has an important role in fulfilling the environment, must be more careful in deciding cases related to the environment, because in this case the acquittal of PT Kumai Sentosa could set a bad precedent for environmental protection efforts in Indonesia’s  future.

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P.M. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2005).

Sinamo, Nomensen. Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia. (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2018).

Sidik, Salim H. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Cetakan ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).Sinaga, Dahlan. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila. (Jakarta: Nusamedia, 2015).

Supriadi. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Syamsuddin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum. (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).

Jurnal

Arliman, Laurensius. “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Hidup Sehat di Indonesia”. Jurnal Lex Librum Vol. V No. 1. Tahun 2018.

Budiningsih, Kushartati. “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No. 2 (2017).

Iskandar. “KONSEPSI DAN PENGATURAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)”. (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011).

Nisa, Anika Ni’matun. “Penegakkan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)". Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 2 (2020).

Qodriyatun, Sri Nurhayati. “Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan”. Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. I No. 06 (2014).

Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis UNAJA Vol. 1 No. 2. December 2018.

Sutamihardja, RTM. “Kualitas dan Pencemaran Lingkungan”. (Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor, 1978).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Indonesia. Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 5076).