Kebijakan Preventif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non-Penal
Main Article Content
Abstract
Handling corruption in the Republic of Indonesia is more appropriate to use non-penal policies or those that are more concerned or inclined to efforts to prevent corruption which are directed at reducing opportunities to commit criminal acts of corruption, such as the report on the assets of state administrators, hereinafter referred to as LHKPN by every state institution, either executive, legislature and judiciary both at the central and regional levels so that state administrators get supervision in terms of assets so that this can reduce the potential for committing criminal acts of corruption. So far it has not been effective, besides that non-penal facilities can also reduce the number of corruption in Indonesia, therefore one form of prevention that can be intensified by the KPK is socialization about the dangers of corruption or by using n monitor all forms of cooperation carried out by every state institution, by attending every signing of cooperation agreements so that all budgets or funds launched can be accounted for properly, because if anti-corruption socialization continues to be intensified, it is not impossible to clean up the republic. Indonesia is from a corruption case which is dominated by state administrators, who should provide a good example of living the life of a nation and state to the community.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2011). Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955).
H. Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
Michael Barama, Tindak Pidana Khusus, (Manado: Unsrat Press, 2015).
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad,” Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelpajar, 2017).
M. Syamsuddin, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
Supriyadi, ”Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia”, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum No. 40/11/2002.
Sabrina Hidayat, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”, Halu Oleo Law Review (HOLREV), Vol 1, Issue 2 September2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/ holrev/article/view/3641/3135, diakses pada tanggal 16 Februari 2022.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).