KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI YANG DATANYA MERUPAKAN DATA PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 226/PDT.G/2018/PN.DPK)

Main Article Content

Shela Oktaharyani Harahap
benny Djaja

Abstract

PPAT has a very important role in land registration, namely helping the Head of Regency/Municipal BPN to carry out certain activities in land registration, but in practice there is falsification of data either carried out by an observer or other party. The problem faced is how the legal force of the sale and purchase deed whose data is false data based on the Depok District Court Decision Number 226/Pdt.G/2018/PN.Dpk; and how the PPAT is responsible for the sale and purchase deed which is declared null and void by the court. The research method used in this paper is a normative juridical research method. The results of the study indicate that there is actually a juridical defect in AJB No. 156/8/Sawangan/1997 dated July 28, 1997 made before Soekaimi, S.H., PPAT for the Bogor Regency area so that the deed does not meet the material requirements of an authentic deed and results in the cancellation of the deed by a court decision Regarding the PPAT's responsibility for the sale and purchase deed which is declared null and void by the court, of course there is a responsibility that must be carried out by a PPAT, be it administrative, civil, or criminal responsibilities.

Article Details

Section
Articles

References

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adjie, Habib. Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU

No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Bandung: Refika

Aditama, 2008 2008).

Adjie, Habib. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris). (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8.

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

.

Santoso, Urip. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah.

(Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

Supriyadi. Aspek Hukum Tanah Aspek Daerah. (Jakarta: Prestasi Pustaka,

.

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi 1,

Cetakan keempat. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Toar, Agnes M. Kursus Hukum Perikatan Tentang Perbuatan Melawan

Hukum. (Yogyakarta: Andi, 1987).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

;

______. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

______. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

______. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 24/2016);

______. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999 tentang Peraturan

Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997);

______.Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor

/Pdt.G/2018/PN.Dpk.”

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Brotosoelarno, “Soelarman. Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”,

Seminar Nasional Kebijakan Baru Pen