TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN PEMILIK OBJEK DALAM PUTUSAN NOMOR 347/PDT.G/2017/ PN.JKT.TIM

Main Article Content

Kevin Hernando Pratama
Gunawan Djajaputra

Abstract

In making a land deed, PPAT is required to have skills, accuracy, and ability in the field of land law and must be based on the knowledge or approval of the owner of the land object. The problem faced is how is the responsibility of the Land Deed Making Officer (PPAT) in making the sale and purchase deed made without the knowledge and approval of the object owner related to Decision Number 347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. The research method used is normative juridical law research. The results showed that the PPAT that made AJB without the knowledge and approval of the object owner related to the East Jakarta District Court Decision Number 347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim is an act against the law and violates the provisions of Article 1365 of the Civil Code, because it is against the law. The principles of propriety, thoroughness and prudence as well as contrary to the legal obligations of the perpetrator so that it causes harm to the Plaintiff. Criminally, PPAT can be charged with Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code. Administratively, PPAT can be dishonorably dismissed. In order to avoid misuse of identity and forgery of signatures in the making of PPAT deeds, PPATs are required to attach letters and documents as well as the fingerprints of those who appear on the Minutes of Deed as one of the obligations that must be carried out by Notaries.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Harsono, Boedi. Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jilid I Hukum Tanah

Nasional. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8.

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Parlindungan AP. Pendaftaran Tanah di Indonesia. (Bandung: Mandar

Maju, 1999).

Santoso, Urip. Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi,

Wewenang, dan Sifat Akta. (Jakarta: Kencana Prenadiamedia

Group, 2016).

Sayekti, Sri. Hukum Agraria Nasional. (Bandar Lampung: Universitas

Lampung, 2000).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

_______. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

_______. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

_______. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pendaftaran Tanah.

PP No. 24 Tahun 1997.

_______. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Tim.

C. Jurnal

Febrina, Dhea Tri dan Ahars Sulaiman. “Tanggung Jawab Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli

Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT. Jurnal PETITA, Vol. 1 No.

: 123 - 156 Juni, 2019.

Nurhayati. “Fungsi Pendaftaran Tanah Terhadap Hak-Hak Atas Tanah

Menurut UUPA Tahun 1960”. Jurnal Warta, Edisi: 60, April