URGENSI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DILIHAT DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Main Article Content

Christian Sutanto
Rugun Romaida Hutabarat

Abstract

The assimilation policy in the midst of the Covid-19 pandemic is given as the right of prisoners after fulfilling the requirements in the applicable legal rules. In the midst of the Covid-19 pandemic, prisons are a risky place because many prisons are uninhabitable due to overcapacity. The problem faced is the urgency of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Requirements for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19 seen from the theory of the purpose of punishment. The research method used is normative legal research.  The results showed that the concept of assimilation viewed from the perspective of the integrative punishment theory was considered unsynchronized because the purpose of punishment was to maintain legal order in society and improve the personality of the perpetrator while still paying attention to human rights, compared to imprisonment which had more negative impacts. This policy is in accordance with the concept of assimilation, namely the fulfillment of the requirements and conditions as stipulated in the laws and regulations. Prisoners who return to criminal acts after being released through the assimilation and integration program in the midst of the Covid-19 pandemic, it is necessary to take action from the government with weighted punishment and remain under the supervision of Bapas, namely video conference and group line / whatsapp so this program remains goes well.

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Atmasasmita, Romli. Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai. (Bandung: Amico).

Dwidja, Priyanto. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2009).

M.S., Kaelan, Pendidikan Pancasila. Edisi Kedelapan.(Yogyakarta: Paradigma, 2004).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Poernomo, Bambang. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. (Jakarta: P.T Eresco, 1980).

Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika., 2005).

Teguh, Prasetyo and Barkatullah Abdul Halim. Politik Hukum Pidana. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Jurnal

Anwara, Mohammad. “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”. Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020.

Hutabarat, Rugun Romaida. “Assimilation and Integration Policy for Criminators and Children in Prevention and Control of The Spread of Covid-19 Seen From the Ideas of Private Society in Indonesia''. Journal of International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH), diakses 15 Maret 2021.

Hakki. Fajrianda. “Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai”. 13 (3), 2019.

Marthaningtivas, Sri. “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19”. Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020.

Internet

Anonim. “Pandemi COVID-19 di Indonesia”. www.prudential.co.id, diakses 22 Juni 2020.

CNN Indonesia. “Yassona: Pembebasan Napi Saat Corona Rekomendasi PBB”. www.cnnindonesia.com, diakses 29 Maret 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,“Menyoal-Over-Kapasitas-Penjara-di-Tengah-Tengah-Pandemi-Covid-19”, www.ditjenpas.go.id, diakses 31 Maret 2021.

Guntoro, Heru. “Yasonna Beberkan Jumlah Napi Asimilasi yang Berulah”. www.gesuri.id, diakses 22 Juni 2020.

Trisnawati, Niyan Ati. “Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020.