PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DIBAWAH UMUR (Studi Kasus : Pelecehan Seksual di SMP X )
Main Article Content
Abstract
Sexual harassment in Indonesia is rife, especially in educational institutions. This sexual harassment itself can be done by anyone, whether teachers, staff or students in the school. Sadly, cases of sexual harassment that occur in educational institutions in Indonesia are rarely investigated by schools or the authorities on the grounds that "things like this should be dealt with in a family way.", To protect the reputation of the school or think that by punishing the perpetrator then the perpetrator's future will be destroyed. As happened in a Catholic school in Pademangan, SMP. X where G (name suppressed) sexually harassed several female students (believed to be J, Y, and A (name also changed)) who were in the same class as him using various means via Whatsapp and the school only scold his parents instead of expelling him which is a pattern in this school even thou in the school’s rule book says that if the student did immoral behavior such as sexual harassment, then the student will get expelled.Since what G did was a criminal act, then G should have received a legal penalty. It's just that because he is less than 12 years old according to the SPPA Law, he is only returned to his parents and fostered by the social agency.
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Buku dan Book Chapter
Bille Wright Dziech dan Linda Weiner. “The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus.”, (Chicago Illinois: University of Illinois Press, 1990) ISBN 978-0-8070-3100-1.
Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2006) Hal 386
Paludi, Michele A.; Barickman, Richard B. . "Definitions and incidence of academic and workplace sexual harassment". Academic and workplace sexual harassment: a resource manual. (Albany, NY: SUNY Press, 1996). pp. 2–5. ISBN 9780791408308.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
________. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
________.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
________. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
________.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
________.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
________. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Indonesia.
________.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
________. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 1999
Jurnal
I Ketut Arjuna Satya Prema, dkk. “Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019
Lila Yurifa Prihasti “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban (Studi Kasus Perkara Nomor : 25/PIDSUS.AN/2014/PT.SBY”. Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2018 ISSN : 2527-6654
Wawancara
Penulis. Wawancara dengan kakak korban, J.
E. Lain-lain
Buku peraturan sekolah SMP.X
Screenshot percakapan antara para korban dengan pelaku G