TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598 PK/PDT/2016)
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ali, Achmad. (2008). Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia.
Anshary, M. (2010). MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia “Masalah-masalah Krusial”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan 1.
Badrulzaman, Mariam Darus. (1994). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Darmabrata, Wahyono. (2008). Kajian Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan Bersama Hukum serta Peraturan Penerapannya. Cet. 3, Jakarta: Rizkita.
Gram. H. S. Lumban Tobing. (1991). Pengaturan Kedudukan Notaris. Jakarta, Erlangga.
Hartanto, Andy J. (2012). Hukum Harta Kekayaan Pernikahan( Bagi Burgerlijk Wetboek serta Hukum Pernikahan). Yogyakarta: Laksbang Ilmu cetak- mencetak.
Harahap, Yahya. (2010). Peran Janda, Duda serta Anak Ambil dalam Hukum Adat,”. Bandung: Pandangan Aditya Abdi.
Hernoko, Agus Yudha. (2008). Hukum Akad, Dasar Proporsionalitas dalam Kontrak Menguntungkan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
J, Satrio. (1993). Hukum Harta Pernikahan. Bandung: Pandangan Aditya Bhakti.
Komariah, SH, Msi. (2001). Versi Perbaikan Hukum Awas, Universitas Muhammadiyah Apes, Apes.
Kie, Tan Thong.( 2000). Riset Notariat, Serba- Serbi Praktek Notariat, Novel I, Jakarta, PT Ichtiar Terkini Van Hoeve.
Manan, Abdul.( 1997). Permasalahan Mengenai Harta Bersama, Arena Hukum No 33.
Marzuki, Peter Mahmud.( 2010). Riset Hukum, Jakarta: Emas.
Mertokusumo, Sudikno.( 1998). Hukum Kegiatan Awas Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
Muhammad, Abdulkadir.( 2008). Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT Pandangan Aditya Abdi.
Notodisoerjo, Soegondo.( 1993). Hukum Notariat di Indonesia Sesuatu Uraian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Prawirohamidjojo, Soetojo.& Safioedin, Asis.( 1986). Hukum Orang serta Keluarga, Edisi V. Bandung: Alumni.
Prodjodikoro, Wirjono.( 1981). Hukum Pernikahan di Indonesia, Cet. Keenam. Bandung: Sumber Bandung.
Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. (2008). Dalang Kontrak; Memo of Understanding (MoU). Edisi III; Jakarta: Cahaya Ilmu cetak- mencetak.
Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin. (1987). Hukum Orang serta Keluarga, Edisi V Bandung: Alumni.
Susanto, Happy. (2008). Penjatahan Harta Gono- Gini Dikala Terjalin Perpisahan. Jakarta: Transmedia Pustaka.
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Artikel Jurnal Cetak
Faradz, Haedah. (2008). “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin.” Jurnal Dinamika Hukum 3. Vol. 8.
Sukisno, Djoko. (2008). Pengumpulan Fotocopy Minuta Akta serta Pemanggilan Notaris, Arena Hukum Vol. 20 No 1.
Wardhani, Lidya Christina. (2017). Tanggung Jawab Notaris atau PPAT kepada Akta yang Dibatalkan oleh Majelis hukum. Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, Thesis.
Yuana, Ima Erlie. (2010). Tanggung Jawab Notaris Sehabis Selesai Era Jabatannya kepada Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Hukum No 30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Thesis.