KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 912/K/PID/2017)
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Buku
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan ke-2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010)
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988).
Hamzah,Andi. Kamus Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986).
Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012,),
Kansil,CST. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka,1986).
Kasiyanto, Agus. Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia, (Jakarta: Kencana. 2018),
Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana,2005).
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2007).
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bina Aksara , 1983).
ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
Saleh, Roeslan. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia),
Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1975).
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_______. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
_______. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
_______. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
_______. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982
Putusan No.1959/Pid.B/PN.Mks.
Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989
Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/PID/2017
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011
Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995