IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TERKAIT PELARANGAN JABATAN FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPD
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Buku
Hujbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta;Kanisius, 1982)
Marwan, Muhammad dan Jimmy P, “Arti Kata Pluralisme adalah suatu keadaan masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem social dan politiknya”, (Yogyakarta : Kamus Hukum, Gama Press, 2009)
Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007)
Syamsuddi, Azis, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75.1959)
Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37)
Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063
Jurnal
Alfath, Tahegga Primananda, “Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah”, Jurnal Yudisial, Volume 12 Nomor 3 Desember 2019
Aziz, Machfud, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 7, Nomor 5, November 2010
Haryanti, Dewi, “Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2 No.2 Mei – Agustus 2015
Indratanto, Samudra Putra, dkk, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1 Februari 2020- Juli 2020
Mohamad Faiz, Pan dan Muhammad Reza Winata, “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik”, Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 3 September 2016
Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, Gorontalo Law Review, Volume 2 Nomor 2. Oktober 2019
Safi, “Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia”, Jurnal Rechtsidee, Vol 11 No.2, Desember 2016
Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”, NALAR FIQH, Volume 4 Nomor 2 Desember 2011
Simamora, Janpatar, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia”, Mimbar Hukum, Volume 25 Nomor 3 Oktober 2013
Sutiyoso, Bambang, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, Desember 2010
Wirman, Hardi Putra,Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI “Reformasi Fungsi,Kedudukan dan Proses Pemilihan Anggota DPD”, Jurnal Al-Hurriyah, Volume 10 Nomor 2 Juli-Desember 2009
Website
CNN Indonesia. “MA Jelaskan Alasan Kabulkan Gugatan OSO soal Caleg DPD https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181109101052-12-345190/ma-jelaskan-alasan-kabulkan-gugatan-oso-soal-caleg-dpd. Cnnindonesia.com. 09 November 2018