PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI MILIK NASABAH YANG DILAKUKAN PEGAWAI BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
Main Article Content
Abstract
In conducting business activities, especially in banking, there are regulations whereby banks must provide correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and / or services as well as provide explanations for the use, repair and maintenance and also must not leak customer personal data. However, there is still leakage of customer personal data by bank employees. The main issues are: 1) How is the bank accountable for the confidentiality of customer personal data carried out by bank employees based on Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking? 2) How to take legal remedies by customers for the management of confidentiality of customer personal data by bank employees based on Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Act Number 7 of 1992 concerning Banking? The researcher examines the problem using normative legal research methods and uses an invitation-only approach, a case approach and a conceptual approach. Data from the incident research show that Maybank Indonesia must be responsible for the losses incurred by Winda D Lunardi as a customer. Maybank Indonesia should have provided clear and complete information to customers.
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-1. (Jakarta: Persada, 2006).
Ashadi. Pelaksanaan Perda Provinsi NTB Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah Terkait Bidang Kesehatan, Tesis. (Yogyakarta: UGM, 2016).
Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2014).
Irwan, Julianto. Udara Bebas Asap Rokok Adalah Ham. (Jakarta: Kompas, 2001).
Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Panjta, I Gde Astawa dan Suprin Na’a. Dinamika Hukum Dan Perundang- undangan Di Indonesia. (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008).
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
________________. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press2003).
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Peraturan daerah Bogor Nomor 12 tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Indonesia. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 113 dan Pasal 115 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua).