TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH MELALUI JUAL BELI YANG DI KLAIM PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 28/Pdt/2019/PN.Ckr)

Main Article Content

amalya valensy
Endang Pandamdari

Abstract

Holders of land titles have the right to use the land. Transactions and transfers of land rights in Indonesia at this time need to be carried out before the PPAT so that the transfer of rights can be registered at the land office as enacted by Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, so that the transfer of land rights can be carried out, the sale and purchase of land carried out by the parties must be carried out before the PPAT with the aim of avoiding legal problems. Based on the contents in this thesis, there is a problem, namely how land ownership through buying and selling claims by other parties. Furthermore, the research method used is literature study, the approach method used by the author is the statutory approach. The legal awareness of a society must be supported by its legal culture. Negligence, whether intentional or not, will lead to uncertainty over the status of ownership of the land rights. Problems arise as a result of the recognition of land ownership by other people. According to land law in Indonesia, this sale and purchase transaction needs to be carried out before the PPAT. To resolve disputes between plaintiffs and defendants. Based on the evidence provided from the parties and the defendant, the judge decided that the deed used as evidence for the recognition of the defendant's land rights was declared null and void along with the derivative deed.

 

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III). (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2005).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Cetakan ke III. (Bandung: Alumni, 2010)

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Soimin, Soedharyo. Status Hak dan Pembebasan Tanah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Soemitro, Roni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 1991. Jual Beli. (Jakarta: Rajawali, 1991)

Jurnal

Amirah, Ahmadi Miru. “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama”. Jurnal Pasca Unhas.

Masriani, Yulies Tina, “Urgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 Tahun 2016.

Sunanda, Budi, dkk, 2013, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 11 / Pdt.G / 2008 / PN-BIR, tanggal 23 Februari 2009)”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No. 1 Tahun 2009.

Wantu, Fence, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3.

Majalah / Koran

Harsono, Boedi. “PPAT Sejarah dan Kewenangannya”, Majalah RENVOI, Nomor 844. IV.Januari 2007.

Makalah

Maria SW, Sumardjono (V), Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah, makalah seminar “Peralihan Hak-Hak Atas Tanah, Aspek Hukum dan Segi Praktek yang Aktual Dewasa ini”, (Jakarta: Yayasan Biluta dan Kantor Chandra Motik Djemat & Associates, 22 Juli 1993).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

________ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

________ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

________ Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Ckr