TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT TANAH DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK YANG PENGHADAPNYA MENGGUNAKAN IDENTITAS DAN TANDA TANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 412/PDT/2018/PT.DKI)

Main Article Content

febyola berylani sugiarto
Mella Ismelina F.R.

Abstract

This thesis discusses the responsibilities of PPAT, which the party uses a fake identity and signature based on an example of a case on the DKI Jakarta High Court Decision Number 412 / PDT / 2018 / PT.DKI. The main problem in this research is about the PPAT's responsibility if there is a fake identity and signature of the actor in the deed he makes and what is the position of the authentic deed. This research is a type of normative research with a prescriptive type of research. The results showed that PPAT can be held accountable because it is not careful in carrying out its duties. PPAT responsibilities can be in the form of administrative, civil, and even criminal areas. The status of the authentic deed made by PPAT which contains false information contains legal flaws because it does not meet the validity requirements of an objective element agreement, namely related to a lawful cause so that the sale and purchase certificate becomes null and void by law.


Article Details

Section
Articles

References

Buku

A,Parlindungan. Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Adam,Muhammad. Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris. Bandung: Sinar Bandung, 1995.

Ajie,Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama,2011.

Ali,Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Bogor: Ghalia Indonesia. 1996.

Anand,Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris Indonesia. Jakarta: Kencana, 2018

Ardiwisastra,Yudha Bhakto. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: PT. Alumni, 2012.

Bayu Publishing, 2006.

Fuady,Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002.

H,Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu. Cetakan Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Huijbers,Theo. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Ibrahim,Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang:

Mahmud,Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mertokusumo,Sudikno. 2007, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.Yogyakarta: Liberty, 2007.

Pengurus INI, Anke Dwi Saputro, 100 Tahun INI, Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Perangin,Effendi. Hukum Agraria di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Philipus,M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya: Surabaya Post, 2001.

Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Ke-3. Jakarta: UI Pres, 2012.

Subekti,R dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Subekti,R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Sutiyoso,Bambang. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syamsudin,Amir. Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos. Jakarta: Harian Kompas, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 1 Ayat (1), jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 412/PDT/2018/PT.DKI).