KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Main Article Content

Louis william

Abstract

Review Of Court Decision or Judicial Review is regulated in law No 8 of 1981 concerning The Criminal Procedure Code/ Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Article 263 paragraphs (1) (2) and (3) contain the matter of reconsideration, who is entitled to do the terms of review, however this has not been achieved optimally. Plenty of cases regarding prosecutors applying for reconsideration; which then creates no legal certainty. Nonetheless, in respect of who has the right itself, it is only the defendant or their heirs that are listed. Yet, there is no clear prohibition which expresses that the prosecutor cannot apply for reconsideration or judicial review. Whereas in making laws, there must be legality principles, that is Lex Scripta must be formally written and of certainty, Lex Stricta must be directed strictly, and then Lex Certa must be clearly stated and unambiguous. Since there is still grey area in the regulation related, therefore this journal aims to discuss about review of court decision the right of public prosecutor in conducting review of court of decision


Article Details

Section
Articles

References

Buku

Andi Hamzah, 2001, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 1996, “Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus, Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan”, Citra Aditya Bakti Bandung.

Marwan Effendy, 2007, “Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum”, Cetakan ke-2, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2007).

Abdullah Mustafa, “Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sitem Hukum Nasional”, Cetakan ke-4, Edisi Revisi (Jakarta:Tahun 2013)

Marzuki, Peter Mahmud “Penelitian Hukum”, Cetakan ke-9, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum”, Cetakan ke-11, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana prenada Media Group,2011).

Mustafa, Abdullah. “Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasional”. Volume 4 Nomor 1. 2013.

Rahardjo, Satjipto, “Ilmu Hukum”. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1991).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006).

Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”. Cetakan ke-1. (Jakarta: UI Press. 1984).

Sungono, Bambang. “Metode Penelitian Hukum”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008).

Artikel Jurnal Online

Buana Mirza Satriawan “Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi” (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. (Fribourg U.P: Switzerland, 1991).

Rahardjo, Satjipto, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”. (Jurnal Majalah Hukum, 1993).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

________. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.