KEABSAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG MENGANDUNG KLAUSUL KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

Main Article Content

Angel Halim
Mia Hadiati

Abstract

A sale and purchase agreement (PPJB) is often carried out in the process of buying and selling land, which there is an absolute power of attorney. There are pros and cons regarding the use of absolute power of attorney that there are problems regarding the validity of the PPJB which contains an absolute power clause as a transfer of rights to land and legal consequences of prohibiting the use of absolute power as a transfer of rights to land. This research uses normative legal research methods and uses data collection or processing techniques through literature review and interviews with related sources. The results of this study are that the use of absolute power in the sale and purchase agreement is valid as long as the power granted is contained in the principal agreement. The use of absolute power that is prohibited is the granting of power that does not follow the main agreement, meaning that this power is independent. The legal consequence of the use of absolute power in the transfer of land rights is that the absolute power can be canceled and null and void by law, however such absolute power can only be canceled by a judge's decision and generally will occur if there is a dispute. The suggestion is that there needs to be clear rules governing absolute power in more detail so that the pros and cons regarding this absolute power are resolved, land deed officials should be more careful when going to use absolute power.

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Kohar, A. Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Meliala, Djaja S. Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdata. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Soemitro, Ronny Haniatjo. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2014.

________. Aspek –Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988.

________. Hukum Perjanjian. Jakarta: Bina Cipta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_______. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

_______. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

_______. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

_______. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

_______. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah

Artikel Jurnal Cetak

Arif, Darmawan dan Hanny Tristi Perdani. “Penyuluhan Tentang Prosedur Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Hukum.”

Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan. Volume 3. Nomor 1 (Januari 2014): 13-16.

Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Jmr.

________. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 740/PDT/2016/PT SBY.

________. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2066 K/Pdt/2017.

________. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2584 K/Pdt/1986.