ANALISIS PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 718K/PDT.SUS-PAILIT/2019)

Main Article Content

Feiby Annisa
Mia Hadiati

Abstract

Reconciliation in the PKPU process is basically the same as an agreement in general, but the peace in the PKPU process is more specific because its enforcement requires legal approval from the court, this is contained in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Peace that has received approval from the court is in the form of homologation, resulting in peace becoming a court product, namely in the form of a decision that has permanent legal force. In fact, the homologation decision can still be changed to the contents of the Peace Agreement without a decision from the Commercial Court Judge and the case taken in the Supreme Court Decision Number 718K / Pdt.Sus-Pailit / 2019. The author examines the ratification of peace (Homologation) on the postponement of debt payment obligations (PKPU) on the contents of the agreement which has been amended according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. In obtaining the data, juridical legal research methods are used, and through the statute approach and the case approach. Amendments to the contents of the Homologated Peace Agreement are null and void and the process of settlement of payment of accounts receivable is returned to the original homologation decision.

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Ali, H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

______________. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).

Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum perjanjian. (Bandung: Alumni, 1986).

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil. (Jakarta: Kencana, 2011).

J.L.K , Valerine. Metode Penelitian Hukum. Cet ke-1. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Khairandy, Ridwan. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

____________________. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Nating, Imran. Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2005).

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Siregar, Mahmul. Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia, (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet ke-3. (Jakarta: UI Press, 1984).

________________. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

________________. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Pres, 2007).

Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”. (Jakarta: Kencana, 2008).

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. Kepailitan. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002).

_____________________________. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Naskah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perpu Nomor: 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan

Staatsblad Nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie