PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM VERPONDING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR: 1401 K/Pdt/2018)

Main Article Content

Geraldus Sulianto
Hanafi Tanawijaya

Abstract

The ownership of the land of the former eigendom Verponding  depending on rights by the residents is physical which after the enactment of the Basic Agrarian Law becomes state land which is then issued a certificate of building rights by PT.  Asuransi Jiwasraya (Persero).  How is the legal protection for residents who control the land which ex-eigendom depends rights physically after the enactment of the Basic Agrarian Law and which has been issued in the name of PT.  Asuransi Jiwasraya (Persero)?  Researchers examined these problems using normative legal research methods.  In essence, research is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.  The research data shows that there are weaknesses and legal errors from the application of these cases.  This resulted in the land that had been controlled by residents for decades to change ownership to land owned by PT.  Asuransi Jiwasraya (Persero), which residents should have priority rights to the land


Article Details

Section
Articles

References

Buku

Achmad, Rubaie. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang : Bayumedia, 2007.

Gunanegara. Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Tstanusa, 2017.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria. Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Perangin, Effendi. Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali, 1989.

Santoso, Urip. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Subekti. Pokok – Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Iskandar, Mudakir. Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Perundang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Indonesia. Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960)

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 1996 mengenai Badan Pertanahan Nasional

Artikel Jurnal Cetak

Suparman. “Peranan Undang – Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris.” Jurnal Warta, Volume 1, Nomor 3 (Oktober 2017)

Kutipan Koran/ Majalah

Nasution Agussalam. “Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku Di Indonesia”. Majalah Hukum Agraria. Tahun 2012.