TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL NOMOR 29/PDT.G/2017/PN.TGL)

Article Sidebar

PDF
Published: Jan 12, 2021
DOI: https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10559
Keywords:
Responsibility PPAT Mortgage Rights

Main Article Content

Adi Tri Atmaja
Gunawan Djajaputra

Abstract

Land Deed Official (PPAT) deeds are authentic deeds that have absolute power regarding matters or events mentioned in the deed. Therefore, the deed made by PPAT must be made in such a way that it can be used as a strong basis for registration of transfer of rights. The settlement of problems that arise as a legal consequence of the purchase of land that is being encumbered with a Mortgage is based on the provisions of Article 6 of the Mortgage Law. The problem faced in writing this thesis is how the responsibility of PPAT for the deed of sale and purchase of land that has been burdened with mortgage rights (Tegal District Court Decision Study Number 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl). The research method used in writing this thesis is normative legal research. The results show that PPAT can be held accountable for administrative, civil, and criminal responsibility for the issuance of a deed of sale and purchase of land rights bound by collateral without an original certificate. PPAT is obliged to refuse to make a sale and purchase certificate if the parties do not provide the original certificate. If a PPAT continues to issue the sale and purchase deed, the PPAT concerned has neglected his obligations in carrying out his position either due to an element of intent, negligence, and / or negligence.

Article Details

Issue
Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Adigama
Section
Articles

This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

Buku

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Sutedi, Adrian. Sertipikat Hak Atas Tanah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

_______. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

_______. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

_______. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl.

Jurnal

Hayati, Nur. “Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)”. Lex Jurnalica. Volume 13 Nomor 3, Desember 2016.

Santoso, Urip. “Jual-Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C)?. Jurnal Prespektif. Volume XVII Nomor 2 2012, Edisi Mei.