INTERPRETASI PASAL 28 AYAT (2) FRASA ANTAR GOLONGAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali menjadi sorotan di tengah masyarakat.  UU ITE memiliki dampak yang serius di tengah globalisasi perubahan teknologi dan Informasi yang berevolusi cepat, dan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam merespons sebuah isu yang terjadi. Teknologi tersebut juga memiliki dampak buruk dalam bentuk Ujaran kebencian atau hate speech yang merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagaimana bunyi di dalam pasal tersebut dinilai mengandung unsur ambiguitas, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan asas legalitas dalam hukum pidana terhadap terjaminnya suatu kepastian hukum. Perluasan makna “antargolongan” yang menjadi bersifat multitafsir menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dalam pengunaan pasal tersebut dan dianggap semakin mempersempit ruang lingkup kebebasan berpendapat masyarakat.  Dalam hal tersebut juga disertai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Maret 2018 yang memperluas pemahaman mengenai konsep “antargolongan” tidak hanya berdasarkan kepada unsur suku, ras, dan agama saja. Pemahan secara multitafsir tersebut dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan, di mana hal tersebut bertentangan dengan negara Indonesia yang menganut prinsip Pancasila. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Luaran yang diharapkan adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional berakreditas. Dengan adanya penafsiran yang jelas, maka interpretasi frasa “antargolongan” dapat digunakan dan tidak menjadi ambigu dikemudian hari.