TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Main Article Content

Alvira Damayanti
Amelia Elisabeth Putri Kusuma
Lambertus Josua Tallaut
Ade Adhari

Abstract

Sexual violence that occurs by involving children as victim, is increasingly happening, encouraging the government to be more serious in dealing with this crime. The government imposes chemical castration sanctions for perpetrators of sexual vionelce against children. The chemical castration sanction policy received pro and contra responses in society, one of the reason why chemical castration sanctions could not be enforced was because it violated human rights, thus raising questions about the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children from a human rights perspective. The purpose of this study was to identify and understand the review of human rights in the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual vionelce against children. This type of research uses normative legal research methods by collecting secondary data and using a legal approach which is then analyzed using data analysis techniques with deductive methods. Chemical castration sanctions as additional punishment can be imposed on perpetrators who have been covicted for committing a similar crime, namely sexual violence against children or recidives and causing more than 1 (one) victim, causing serious inury, mental disorders, infectious diseases, disturbed or loss of reproductive function, or the victim dies. Chemical castration is an unconstitutional act because it is against the state constitution and violates human right. The application of castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children has not been proven effective in reducing the number of sexual violence against children.


Article Details

Section
Articles

References

A, Alkostar. (2008). Korupsi politik di negara modern. (FH UII Press, Yogyakarta).

Budiarjo, Miriam. (1985). Dasar-Dasar Ilmu Politik. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

Hurairah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. (Nuasa Press, Bandung).

Institute For Criminal Justice Reform (2021). “Kebiri Kimia: Prioritas yang Bukan untuk Korban”. https://icjr.or.id/ diakses pada tanggal 22 November 2021.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). “Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual". https://nasional.kompas.com/ diakses pada tanggal 18 November 2021.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). “Angka kekerasan terhadap anak tinggi di masa pandemik, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak”. https://www.kemenpppa.go.id/ diakses pada tanggal 18 November 2021.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”. https://www.komnasham.go.id/ diakses pada tanggal 18 November 2021.

Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". Jurnal Konstitusi. Volume 14, Nomor 1. (Maret 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. (2001). Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Kencana, Jakarta).

Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling”. Volume 01, Nomor 1. (Januari-April, 2015).

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Raja Grafindo Persada, Jakarta).

Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Politeia, Bogor).

Supardi & Sadarjoen. (2006). “Dampak psikologis pelecehan seksual pada anak perempuan”. http://www.kompas.com/ diakses pada tanggal 18 November 2021.

Susanto, Eko Cornelius. (2015). “Dokter Nilai Kebiri Kimia Tak Efektif Cegah Pedofilia”. https://mediaindonesia.com/ diakses pada tanggal 18 November.

Suseno, Frans Magnis. (2001). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).