PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS SUDAN SELATAN

Abstract

South Sudan is now officially the Republic of South Sudan and has become a country in East Africa. However, after secession, South Sudan's condition was not better, in fact South Sudan was again trapped in internal and external conflicts. Such as the occurrence of rebellions or inter-ethnic conflicts. The current crisis in South Sudan, if we look at its history, is a problem that has occurred since the founding of the Sudan People's Liberation Movement (SPLM). Although there are differences in the SPLM which are basically tactical and ideological in nature, the disputes that occur between the two factions lead to different identities of its members, namely nuer versus dinka. This was triggered by the political rivalry between the two. As a new country, South Sudan must be faced with the problems of civil conflict that has been going on since 2013 which has had an impact on the country such as the economy, human rights violations, and hunger. This causes investors to suffer huge losses. Thus, on the basis of interests and to realize world peace, a number of countries and international institutions are present to help facilitate the resolution of the conflict that occurred in South Sudan. In this writing, the author uses a normative research method with a descriptive research nature. The purpose of this paper is to find out the legal remedies that have been taken by third parties in resolving the South Sudan conflict and to understand the reasons for the importance of third parties in the South Sudan conflict.

Sudan Selatan kini secara resmi bernama Republik Sudan Selatan dan telah menjadi sebuah negara di Afrika Timur. Namun setelah memisahkan diri, kondisi Sudan Selatan justru tidak lebih baik, justru Sudan Selatan kembali terjebak dalam konflik internal maupun eksternal. Seperti masih terjadinya pemberontakan ataupun konflik antar etnis. Krisis yang terjadi di Sudan Selatan saat ini, jika kita lihat dari sejarahnya, merupakan permasalahan yang terjadi sejak berdirinya gerakan Sudan People’s Liberation Movement (SPLM). Meskipun terdapat perbedaan dalam SPLM pada dasarnya bersifat taktis dan ideologis, namun perselisihan yang terjadi antara dua faksi tersebut membawa pada identitas anggotanya yang berbeda yaitu nuer melawan dinka. Hal tersebut dipicu oleh persaingan politik antar keduanya. Sebagai negara yang baru, Sudan Selatan harus dihadapkan dengan permasalahan konflik sipil yang berlangsung sejak tahun 2013 yang memberikan dampak kepada negara tersebut seperti perekonomian, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelaparan. Sehingga mengakibatkan negara-negara investor mengalami kerugian yang besar. Dengan demikian, atas dasar kepentingan-kepentingan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, maka sejumlah negara dan lembaga-lembaga internasional hadir untuk membantu memfasilitasi penyelesaian daripada konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Sudan Selatan serta memahami alasan pentingnya pihak ketiga dalam konflik Sudan Selatan.