PENGGELAPAN PAJAK PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN

Main Article Content

Arlan Azhari
Handy Firman
Andryawan Andryawan

Abstract





It is not uncommon in Indonesia that cases of criminal acts of tax evasion are not uncommon but are widespread and this tax crime is even carried out by some individuals to discharge their own obligations as taxpayers. One of the impacts that can occur with the existence of this tax evasion crime is the prevention of state development where taxes are one of the main revenues of the state in carrying out its national development. The state income tax has several functions which include, among others, the function of the budget air, namely as the first source of state funding to carry out its expenditures, and also taxes are a way or method for regulating state policy structuring in the economic and social fields. However, even with the existence of systems in Indonesia which make it easier for taxpayers who are supposed to do their own tax reporting every year, there are still many funders or legal entities who commit tax evasion as stipulated in Article (1) paragraph 1 of Law no. 19 of 1997 in conjunction with the Republic of Indonesia Law no. 19 of 2000 which regulates tax collection with a letter of coercion. Therefore, the existence of the Law on tax evasion is one way out of this crime to make the perpetrators of these crimes so that they are deterred from repeating the crimes that have existed before. This research article aims to learn how to handle criminal acts of embezzlement and tax evasion from several perspectives.






Sudah tidak jarang lagi di Indonesia bahwa kasus tindak pidana penggelapan pajak sendiri bukanlah hal yang jarang melainkan sudah bersifat meluas dan tindak pidana pajak ini bahkan dilakukan oleh beberapa oknum untuk melepaskan kewajiban mereka sendiri sebagai pihak wajib pajak. Salah satu dampak yang dapat terjadi dengan adanya dilakukan tindak pidana penggelapan pajak ini merupakan terjadinya pencegahan perkembangan negara yang dimana pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara dalam melakukan perkembangan nasionalnya. Pajak pendapatan negara memiliki beberapa fungsi yang dimana antara lainnya adalah,fungsi budgeter yaitu sebagai sumber pendanaan pertama negara untuk melakukan pengeluaran-pengeluarannya, dan juga pajak merupakan jalan atau cara untuk pengaturan penataan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Tetapi bahkan dengan adanya sistem-sistem di Indonesia yang dimana memudahkan para pihak wajib pajak yang seharusnya melakukan pelaporan pajak sendiri setiap tahunnya masih banyak orang-orang dana atau badan hukum yang melakukan penggelapan pajak seperti yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU RI no. 19 tahun 1997 Jo UU RI no. 19 tahun 2000 yang mengatur penagihan pajak dengan surat paksaan. Maka dari itu dengan adanya UU tentang penggelapan pajak merupakan salah satu jalan keluar tindak pidana ini untuk membuat para pelaku tindak kejahatan tersebut agar mereka jera untuk tidak lagi mengulangi kejahatan-kejahatan yang sudah ada sebelum-belumnya. Artikel penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana cara penanganan tindak pidana penggelapan dan penggelapan pajak yang dilihat dari beberapa sisi.tulisan artikel ini juga.









Article Details

Section
Articles