TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN UPAYA HUKUM DALAM PERSETUJUAN GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN PESAWAT LION AIR JT610

Abstract

Compensation for the crash of Lion Air JT610 aircraft has been carried out, but in this case the airline carries out using the scheme of implementing the exoneration clause filed against the families of the victims where the clause is Release and Discharge Of All Claims which means that in this case the airline does not seek legal remedies after the implementation of compensation. So in this case, the question is what is the point of view of Indonesia's positive law towards victims who are bound by the Release Discharge of All Claims agreement made by airlines in an effort to avoid all legal remedies made by the victim after the payment of compensation. Research on this paper is compiled with normative juridical methods in taking every source of literature in this paper, in this case of course air transportation is an efficient transportation to use but inevitably regarding the risks of its use, which then occurs an accident that makes the airline company need to compensate for losses with the use of the exoneration clause. In this case, the clause has violated the provisions of the applicable law and is declared null and void even if it has been agreed by both parties, and there is a need for the participation of the government to supervise the airline company in terms of the use of the exoneration clause.

Ganti Rugi atas kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 telah dilaksanakan, tetap dalam pelaksanaanya tersebut dalam hal ini pihak maskapai melaksanakan dengan menggunakan skema pelaksanaan klausula eksonerasi yang diajukan terhadap para keluarga korban dimana klausula tersebut adalah Release and Discharge Of All Claims yang berarti bahwa dalam hal ini pihak maskapai tidak menghendaki adanya upaya hukum setelah dilaksanakannya ganti kerugian. Sehingga dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sudut pandang hukum positif Indonesia terhadap korban yang terikat terhadap perjanjian Release Discharge of All Claims yang dibuat oleh maskapai penerbangan dalam upaya untuk menghindari segala upaya hukum yang dilakukan oleh pihak korban setelah terjadinya pembayaran ganti rugi. Disusunlah penelitian atas tulisan ini dengan metode yuridis normatif dalam mengambil setiap sumber kepustakaan dalam tulisan ini, dalam hal ini tentu transportasi udara merupakan transportasi yang efisien digunakan tetapi tidak terelakkan mengenai resiko atas penggunaanya, yang kemudian terjadilah suatu kecelakaan yang membuat perusahaan maskapai perlu mengganti kerugian dengan penggunaan klausula eksonerasi tersebut. Maka dalam hal ini klausula tersebut telah melanggar dari pada ketentuan hukum yang berlaku dan dinyatakan batal demi hukum sekalipun telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan perlu adanya peran serta pemerintah untuk mengawasi perusahaan maskapai penerbangan dalam hal penggunaan klausula eksonerasi tersebut.