PENYERAHAN BKB/JKP YANG MENDAPATKAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN/PPNBM PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR

Abstract

Contracting companies that have chosen to become Taxable Entrepreneurs (PKP), must understand exactly which Taxable Goods (BKP) or Taxable Services (JKP) must be collected VAT and BKP/JKP which are not taxable or which obtain exemption facilities from the Government. . This is very much needed by contractor entrepreneurs in receiving or working on house construction projects, so that in the future there will be no problems with being billed for tax debts from the Directorate General of Taxes. The work on a house construction project must be clear, whether the house being built is a simple house (subsidized) or the house being built is a commercial house that does not get the VAT exemption facility. To simplify and expedite the process of determining the construction of subsidized houses or not, the contractor must make a clear and accountable work contract when needed in the future. So I as a lecturer at the Accounting Department, Faculty of Economics, Tarumanagara University was asked by the management of CV Tri Karya to provide counseling and assist company staf with the title "Submission of Bkb/Jkp Who Gets Facilities Exempted From the Imposition of VAT/VAT on Contracting Companies".

Perusahaan kontraktor yang sudah memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus memahami secara pasti mana Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dipungut Ppn dan BKP/JKP yang tidak kena pajak atau yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari Pemerintah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha kontraktor dalam menerima atau mengerjakan proyek pembangunan rumah, supaya dikemudian hari tidak timbul masalah dengan ditagihkan hutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengerjaan proyek pembangunan rumah harus jelas, apakah rumah yang dibangun merupakan rumah sederhana (subsidi) atau rumah yang dibangun merupakan rumah komersial yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan pemungutan Ppn. Untuk mempermudah dan memperlancar proses penentuan pembangunan rumah subsidi atau bukan, maka kontraktor harus membuat kontrak kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan saat dibutuhkan di kemudian hari. Maka saya selaku dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara diminta oleh manajemen CV Tri Karya untuk memberikan penyuluhan dan mendampingi staff perusahaan dengan judul “Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor”.