Vol 2, No 1 (2017)

ERA HUKUM

Jurnal Era Hukum Volume 2 No. 1, edisi Juni 2017, telah dilengkapi dengan edisi online pada 

http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum. Kehadiran Jurnal Era Hukum edisi online ini diharapkan dapat menjadi media yang memudahkan masyarakat untuk mengakses kumpulan artikel penulis sehingga setiap hasil olah pikirnya dapat menginspirasi masyarakat luas secara digital. Dalam terbitan kali ini, tulisan para penulis mengulas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang unik dalam bidangnya.

Tulisan pertama yang ditulis oleh Teddy Nurcahyawan dan Stefanus Reynold Andika membahas mengenai pelanggaran prinsip non refoulement yang dilakukan oleh Australia terhadap pencari suaka asal Sri Lanka. Tulisan ini juga memuat mengenai tanggung jawab hukum penolakan Australia terhadap pencari suaka asal Sri Lanka ditinjau dari sudut pandang dalam Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967. Tulisan kedua yang membahas mengenai penyelesaian sengketa impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan antara New Zealand dengan Indonesia tak kalah menarik. Penulis, Usak, membingkai masalah tersebut dengan menakar kesesuaian kebijakan Indonesia dalam membatasi impor atas hortikultura dan daging sapi dengan ketentuan World Trade Organization (WTO) terutama ketentuan Special and Differential  Treatment (S&D).

Tulisan selanjutnya ditulis dengan apik oleh Dwi Andayani Budisetyowati yang menyoroti dengan cermat proses penyelenggaraan (Pemilihan Kepala Daerah) Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua serta kendala kendala hukumnya. Tulisan yang diproses sebelum penyelenggaran Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua ini menyajikan analisis deskripsi hukum informatif sampai pada uji publik terhadap rancangan putusan Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua tersebut. Tulisan selanjutnya ditulis oleh Ermanto Fahamsyah. Dalam tulisan keempat ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan mekanisme tertentu yang telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Hal ini, menurut penulis, ditujukan agar maksud dan tujuan utama dalam penyelenggaraan Pola PIR Perkebunan Kelapa Sawit dapat tercapai sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat.

Laurensius Arliman dalam tulisan kelima menyoroti antara lain mengenai perkembangan perlindungan anak oleh masyarakat berdasarkan hukum positif dan cara mewujudkan the best interest of the child pada kehidupan anak di Indonesia. TUlisan tersebut membuahkan rekomendasi diantaranya mengenai perhatian yang khusus dalam tumbuh kembang anak, baik itu fisik dan non fisik. Kesadaran hukum warga masyarakat tentang pembatasan penguasaan tanah/ruang di wilayah pesisir dan pantai ditinjau secara khusus oleh Yona Yonanda Soly dan Yuwono Prianto dalam tulisan keenam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis tersebut ditemukan bahwa pengabaian ketentuan hukum positif yang berlaku oleh warga masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, dalam membangun rumah ataupun tempat usaha di wilayah pesisir dan pantai telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut di wilayah pesisir dan pantai. Tulisan terakhir berisi tentang penyandang disabilitas hak penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia nasional dan internasional. Dalam tulisan ini, Aprilina Pawestri mengemukakan penilaiannya terhadap keseriusan pada tingkat nasional dan internasional terhadap hak-hak penyandang disabilitas.  

 

Semoga tulisan-tulisan tersebut bermanfaat bagi para pembaca dalam membingkai beberapa permasalahan hukum terkait.

 

Salam,

Tim Redaksi

Table of Contents

Articles

Teddy Nurcahyawan, Stefanus Reynold Andika
PDF
Usak .
PDF
Dwi Andayani Budisetyowati
PDF
Ermanto Fahamsyah
PDF
Laurensius Arliman
PDF
Yona Yonanda Soly, Yuwono Prianto
PDF
Aprilina Pawestri
PDF